Konferensi Pers World Toiled Summit 2013 : Keterlibatan Kementerian PU Dalam Akses Sanitasi Sehat

Jakarta, 23 Juli 2013.   Direktur Pengembangan PLP Kementerian PU, Djoko Mursito, memastikan akses sanitasi layak di Indonesia baru mencapai 55,60%, artinya masih ada sekitar 40 juta masyarakat yang melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau sekitar 26 persen penduduk indonesia masih melakukan sanitasi terbuka "Ada yang di sungai, di laut, dan di daratan. 

Dengan adanya kondisi tersebut percepatan perbaikan sanitasi memang sangat dibutuhkan. Terlebih, 2013 ini merupakan tengat waktu target pencapaian MDGs 2015. “Di mana, pada tahun tersebut sebesar 62,40% penduduk Indonesia harus sudah terpenuhi dengan akses sanitasi layak,” Kata Djoko, saat konferensi pers World Toilet Summit di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2013. 

Angka ini menurut Joko masih memperlihatkan gap yang sangat besar bagi masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi seharusnya hal ini menjadi kewajiban bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga didukung pemerintah daerah, lembaga donor maupun masyarakat dilibatkan bersama dalam perbaikan sanitasi.

Kementerian PU sendiri telah menganggarkan untuk membangun sistem sanitasi terpadu (sewerage system) di 13 kota di Indonesia. "Pembangunan fasilitas ini membutuhkan anggaran besar diantaranya untuk penyediaan lahan, jaringan pipa ke pelanggan, pengolahan limbah, dan konstruksi," ujar Joko. 

Pihaknya juga menyiapkan sistem sanitasi komunal yang diperuntukkan bagi 100 sampai 200 kepala keluarga di sejumlah daerah di Indonesia, jelas Joko. 

Disisi lain, Direktur Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nugroho Tri Utomo mengatakan rendahnya akses karena agak sulitnya mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya sanitasi bersih. "Ini bukan persoalan uang, tapi persoalan kesadaran masyarakat," ujarnya.

Lebih jauh Nugroho mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan Rp3 triliun untuk penanganan sanitasi di berbagai daerah sedangkan pemerintah daerah sendiri masih banyak yang mengalokasikan kurang dari 2 persen untuk sanitasi. 

World Toilet Summit 2013 dijadwalkan digelar 2-4 Oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah, tepatnya di The Sunan Hotel Solo. Dipilihnya Kota Solo sebagai tuan rumah, adalah karena kota tersebut dinilai sebagai kota yang paling aktif dalam merespons dan menggiatkan isu-isu sanitasi. (sigerus)

Kombinasi Proses Aerobik dan Anaerobik Untuk Peningkatan Kinerja IPAL Komunal

Tanggal 16 hingga 17 Juli 2013, telah diselenggarakan acara Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Dana alokasi Khusus Sanitasi ingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) Tahun 2013 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Acara yang dibuka oleh Direktur Pengembangan PLP, Djoko Mursito ini, dihadiri oleh Kepala Dinas PU Provinsi Bali, Kepala Satker PPLP Provinsi beserta dengan SKPD Kabupaten/Kota pengelola DAK yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB dan NTT. 

Salah satu agenda penting acara ini selain sosialisasi format isian monitoring dan evaluasi DAK-SLBM, adalah kunjungan lapangan dalam rangka studi banding alternatif pilihan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal yang menggunakan kombinasi proses aerobik dan anaerobik untuk meningkatkan kinerja dari IPAL komunal.

Sebagaimana diketahui, terdapat kelebihan dan kekurangan dari proses aerobik dan anaerobik. Yang paling utama, sistem aerobik menghasilkan output efluen dengan hasil yang baik namun relatif memerlukan tambahan energi yang cukup besar untuk menggerakkan aeratornya serta memerlukan luas lahan yang relatif kecil. Sebaliknya untuk sistem anaerobik, relatif memerlukan energi yang sedikit namun hanya mampu menghasilkan output efluen dengan hasil yang terbatas, namun juga memerlukan luas lahan yang relatif lebih besar dimana hal ini menjadi kendala utama dalam pembangunan IPAL skala komunal. Kondisi ini menjadi dasar pemikiran bagaimana jika keduanya dikombinasikan dalam proses IPAL skala komunal.

Rombongan peserta Monev DAK SLBM diterima oleh I Gusti Ngurah Anom selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tabanan, yang pada kesempatan tersebut mewakili Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Triastuti, menginformasikan, Kabupaten Tabanan telah menjadi kabupaten penerima dana DAK SLBM sejak tahun 2007. Dimana hingga tahun 2012 sejumlah 15vunit Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) telah terbangun dan beroperasi di kabupaten ini. Sementara tahun 2013 sedang dilakukan pembangunan sejumlah 6 unit SANIMAS yang didanai dari DAK-SLBM. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Asian People Exchange/APEX (organisasi nirlaba yang bergerak dalam pengembangan teknologi air limbah dari Jepang) beserta dengan Yayasan Dian Desa Yogyakarta mengaplikasikan teknologi perpaduan sistem anaerobik dengan aerobik pada salah satu unit SANIMAS DAK-SLBM Pasekan Belodan yang dibangun di Br. Pasekan Belodan Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan. IPAL ini telah dioperasikan dengan menggunakan perpaduan sistem aerobik dan anaerobik.

Dr. Nao Tanaka selaku Direktur Eksekutif dari APEX menginformasikan, IPAl yang dibangun dengan luas lahan 23,76 m2 dengan kapasitas 50 KK dan debit air limbah 28 m3/hari dengan besaran BOD 400 ppm ini setelah melalui proses perpaduan sistem aerobik dan anaerobik mampu menghasilkan besaran BOD kurang dari 50 ppm. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup signifikan dengan luasan lahan yang relatif tidak besar. Kinerja IPAL skala komunal ini menjadi dasar keinginan dari APEX untuk mereplikasikan sistem ini di banyak tempat di Indonesia.

Dari hasil diskusi dan tanya jawab dengan pihak APEX, Direktur Pengembangan PLP, Djoko Mursito dan juga pemerhati masalah PLP Sjukrul Amin menitikberatkan mengenai permasalahan energi yang digunakan serta kombinasi proses anaerobik dan aerobik yang paling efisien. Perlu kajian lebih lanjut terhadap biaya energi yang diperlukan karena bagaimanapun juga biaya energi tersebut menjadi biaya utama dalam operasi dan pemeliharaan sistem terbangun yang praktis harus ditanggung oleh masyarakat pengguna IPAL tersebut. Namun demikian, di penghujung acara kunjungan lapangan tersebut, Djoko Mursito menyampaikan manfaat dari kunjungan lapangan tersebut dan berharap dapat memperluas wawasan bagi SKPD pelaksana DAK-SLBM seraya menekankan bahwa sistem perpaduan aerobik dan anaerobik ini perlu diapresiasi dalam rangka pengayaan pilihan teknologi khususnya IPAL Skala Komunal. (AdSR)

sumber : http://www.pu.go.id/site/view/6

Peran Aktif Masyarakat, Kunci Sukses Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Laporan terbaru WHO/UNICEF pada Mei 2013 ini menyatakan lebih kurang 2,4 miliar orang atau sepertiga penduduk dunia akan tetap tanpa akses sanitasi baik pada 2015.

Dalam laporan berjudul: “Progress on sanitation and drinking-water 2013 update”, lembaga dunia itu memperingatkan bahwa pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yakni mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa sanitasi pada 1990 hanya bisa dijawab oleh 8 persen atau setengah miliar orang.

Kondisi tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan, terlebih hingga kini capaian sanitasi layak dan air minum aman di Indonesia masih belum optimal, padahal Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap target MDGs 2015.

Menurut Maria Neira, Direktur WHO untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, diperlukan tindakan konsolidasi untuk mempercepat kemajuan dan mencapai target MDGs terkait sanitasi layak bagi masyarakat.

“Ada kebutuhan mendesak untuk memastikan semua bagian yang diperlukan, baik itu komitmen politik, pendanaan, kepemimpinan, sehingga dunia dapat mempercepat kemajuan dan mencapai sasaran MDGs," katanya. Berangkat dari itu, perlu upaya lebih untuk mempercepat pembangunan air minum dan sanitasi. Untuk menjawab hal tersebut, WSP (Water Sanitation Program) dari Bank Dunia mengadakan Program Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM) pada sejumlah negara dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri TSSM diadakan pada 29 Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur. Program ini pun terjalin berkat adanya kerjasama dan dukungan positif dari pemerintah Indonesia.

Dalam paparan terbaru TSSM “Costing the Total Sanitation Sanitation Marketing” menyatakan, selain pertambahan infrastruktur, adanya peraturan dan kesiapan dana pembangunan, peran serta dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan sanitasi dan air minum.

Pasalnya, tanpa adanya kesadaran masyarakat terhadap perubahan perilaku hidup bersih dan sehat segala upaya percepatan perbaikan kondisi sanitasi dan air minum akan berjalan sia-sia.

Pada presentasinya, Claire Chase, Ekonom Water Sanitation Program (WSP), Bank Dunia memaparkan bahwa bilang dihitung secara real peran masyarakat terbukti sangat membantu pembangunan air minum dan sanitasi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dia menerangkan, dari total investasi pemerintah dan program TSSM yang bernilai USD2,73 dapat bertambah sebesar USD5,80 karena adanya bantuan dari masyarakat, sektor swasta dan relawan. “Dengan melihat kenyataan ini diharapkan kedepannya pemerintah bisa lebih strategis lagi dalam berinvestasi. Sehingga pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia bisa berjalan maksimal,” terangnya

Pentingnya kesadaran dan peran aktif masyarakat ini juga dipaparkan Kepala Subdirektorat Air Minum Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Eko Wiji Purwanto. Menurutnya, tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan , maka keberadaan sarana tersebut tidak akan bertahan lama.

“Sebelum dibuatkan sarananya, mereka harus sadar kebutuhannya dulu. Kalau tidak, kita akan kembali ke tahun 80-an. Di mana-mana banyak MCK, namun tidak digunakan" tuturnya pada lokakarya Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di Hotel Goodway, Jl Imam Bonjol, Batam pada beberapa waktu lalu.Lebih lanjut dia memaparkan, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kelurahan Tanjungpinang Timur, Provinsi Kepulauan Riau bisa dijadikan contoh konkret akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sarana tersebut.

“Di mana, warga disana membayar iuran dalam jumlah tertentu untuk membiayai perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sehingga kondisi IPAL hingga kini masih berfungsi maksimal,” pungkasnya. Cheerli

sumber : http://www.ampl.or.id

2015, Seluruh Penduduk Dapat Akses Air Limbah Yang Aman

Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan prioritas pemerintah Indonesia, karena sektor sanitasi merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu mengurangi separuh penduduk yang belum mendapatkan akses air limbah yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015.

Demikian dikatakan oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Mursito saat membacakan sambutan Direktur Jenderal CK, di Jakarta (4/7).

Ditjen Cipta Karya bekerja sama dengan Water and Sanitation Program (WSP) - World Bank, Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), dan Urban Sanitation Development Program (USDP) menyelenggarakan Sarasehan Pengelolaan Lumpur Tinja.

Saat ini hanya 0,5 persen dari total penduduk Indonesia yang pengelolaan air limbahnya dilayani dengan sistem terpusat. Menurut data BPS 2011, mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan prasarana air limbah setempat, dengan persentase akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 55,60%

“Masyarakat masih belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, salah satunya adalah kedap air. Tangki septik yang dimiliki lebih dari separuh populasi di Indonesia memerlukan penyedotan lumpur tinja secara teratur setiap 2-3 tahun yang tentunya akan memerlukan tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja di tiap kota dan kabupaten,” tutur Djoko.

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja mencakup penyediaan truk tinja dan penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja yang biasa dikenal sebagai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus didukung dan dilengkapi dengan adanya institusi pengelola serta regulasi pendukung yang sesuai dengan kondisi masing-masing kota/kabupaten.

Saat ini, tercatat sebanyak 134 IPLT di 134 Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah memiliki IPLT, 37 IPLT telah dilakukan rehabilitasi dan 9 IPLT merupakan pembangunan baru dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2006 hingga 2013. Namun, kurang dari 10 persen dari total IPLT tersebut yang berjalan secara optimal, baik dilihat dari aspek teknis maupun non teknisnya. Hal tersebut disebabkan desain IPLT yang melebihi kapasitas, kurang atau bahkan tidak adanya lumpur tinja yang masuk ke IPLT untuk diolah, Kelembagaan sudah ada namun fungsi regulator dan operator belum terpisah, dan anggaran daerah untuk mendukung pengelolaan lumpur tinja masih minim.

“Pemerintah Kota dan Kabupaten merupakan ujung tombak penentu keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan lumpur tinja ini, namun peran Pemerintah Pusat dan lembaga – lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan dukungan dengan terus mengembangkan opsi-opsi pengelolaan lumpur tinja dan komponen penunjangnya juga tidak kalah pentingnya,” ujar Djoko. (dnd)

sumber : http://www.pu.go.id