Sedikitnya 19 menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menandatangani nota kesepahaman untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan sanitasi dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka sepakat menyusun dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan pedoman pengelolaan sampah dan sanitasi GIB. Penandatangan disaksikan Wakil Presiden RI Boediono dan 300-an bupati walikota maupun yang mewakilinya di Jakarta (12/11).
"Saat ini, persoalan sampah dan sanitasi telah menjadi masalah sosial yang sama mendesaknya, seperti halnya masalah pengangguran dan kemiskinan yang kita hadapi saat ini," ujar Boediono dalam sambutannya sekaligus membuka Rapat Koordinasi GIB 2012 dengan tema Menjaga Kebersihan Cerminan Harkat dan Harga Diri Bangsa.
Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi masalah adalah kesiapan masyarakat Indonesia untuk melakukan pengelolaan sampah dan sanitasi. Padahal, masalah sampah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota-kota di Indonesia. Padahal bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar.
Dalam kesempatan yang sama juga diluncurkan satu paket buku Pedoman dan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan Sanitasi dalam GIB. Buku ini disusun bersama oleh Sekretariat Wapres RI, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, serta tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Paket tersebut memuat 11 buku yang masing-masing berisi lokus dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait. Kesebelas buku tersebut antara lain; prasarana dan sarana (PS) transportasi , kesehatan, perairan, perkantoran, perdagangan, industri, pariwisata, ruang terbuka hijau, dan perumahan, serta sosial budaya, keagamaan, sarana olahraga dan kepemudaan, dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya.
Kementerian PU bertanggjawab pada kebersihan sungai dan bantaran sungai. Dalam diskusi pleno, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan perlunya partisipasi masyarakat dan pembentukan aliansi peduli sanitasi. Tanpa masyarakat, infrastruktur yang dibangun oleh PU tidak akan berkelanjutan.
Sesuai dengan salah satu output GIB, yaitu rencana tindak dan rancangan komunikasi, Kementerian PU telah dan sudah menyaiapkan rencana sosialisasi dan edukasi. Yaitu, master plan kampanye sanitasi, jambore sanitasi nasional, kampanye dan edukasi kepada pelajar SD dan SMP, pemilihan duta sanitasi, dan bekerjasama dengan tujuh organisasi wanita untuk kampanye sanitasi.
Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya juga telah melakukan sarasehan kelompok swadaya masyarakat (KSMP Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), melatih tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk pembangunan 3R (reduce, reuse, recycle) dan SANIMAS, serta melatih bidang teknik penyehatan lingkungan permukiman bagi aparat pemda.
Dalam penataan bantaran sungai, Kementerian PU misalnya sudah menormalisasi Sungai Ciliwung dalam penanganan sampah dan sanitasi di lima segmen, dari manggarai hingga jembatan TB Simatupang. Kemen PU membangun 13 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan 8 SANIMAS. (bcr)19 Menteri Sepakati Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan Sanitasi
14.35.00
0
Sedikitnya 19 menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menandatangani nota kesepahaman untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan sanitasi dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka sepakat menyusun dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan pedoman pengelolaan sampah dan sanitasi GIB. Penandatangan disaksikan Wakil Presiden RI Boediono dan 300-an bupati walikota maupun yang mewakilinya di Jakarta (12/11).
"Saat ini, persoalan sampah dan sanitasi telah menjadi masalah sosial yang sama mendesaknya, seperti halnya masalah pengangguran dan kemiskinan yang kita hadapi saat ini," ujar Boediono dalam sambutannya sekaligus membuka Rapat Koordinasi GIB 2012 dengan tema Menjaga Kebersihan Cerminan Harkat dan Harga Diri Bangsa.
Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi masalah adalah kesiapan masyarakat Indonesia untuk melakukan pengelolaan sampah dan sanitasi. Padahal, masalah sampah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota-kota di Indonesia. Padahal bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar.
Dalam kesempatan yang sama juga diluncurkan satu paket buku Pedoman dan Rencana Aksi Pengelolaan Sampah dan Sanitasi dalam GIB. Buku ini disusun bersama oleh Sekretariat Wapres RI, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, serta tim ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Paket tersebut memuat 11 buku yang masing-masing berisi lokus dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait. Kesebelas buku tersebut antara lain; prasarana dan sarana (PS) transportasi , kesehatan, perairan, perkantoran, perdagangan, industri, pariwisata, ruang terbuka hijau, dan perumahan, serta sosial budaya, keagamaan, sarana olahraga dan kepemudaan, dan sarana sosial kemasyarakatan lainnya.
Kementerian PU bertanggjawab pada kebersihan sungai dan bantaran sungai. Dalam diskusi pleno, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan perlunya partisipasi masyarakat dan pembentukan aliansi peduli sanitasi. Tanpa masyarakat, infrastruktur yang dibangun oleh PU tidak akan berkelanjutan.
Sesuai dengan salah satu output GIB, yaitu rencana tindak dan rancangan komunikasi, Kementerian PU telah dan sudah menyaiapkan rencana sosialisasi dan edukasi. Yaitu, master plan kampanye sanitasi, jambore sanitasi nasional, kampanye dan edukasi kepada pelajar SD dan SMP, pemilihan duta sanitasi, dan bekerjasama dengan tujuh organisasi wanita untuk kampanye sanitasi.
Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya juga telah melakukan sarasehan kelompok swadaya masyarakat (KSMP Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), melatih tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk pembangunan 3R (reduce, reuse, recycle) dan SANIMAS, serta melatih bidang teknik penyehatan lingkungan permukiman bagi aparat pemda.
Dalam penataan bantaran sungai, Kementerian PU misalnya sudah menormalisasi Sungai Ciliwung dalam penanganan sampah dan sanitasi di lima segmen, dari manggarai hingga jembatan TB Simatupang. Kemen PU membangun 13 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan 8 SANIMAS. (bcr)
Tags
