SANITASI NASIONAL: PU Alokasikan Rp3,2 Triliun Tahun Depan

sigerus
0
JAKARTA: Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk pengembangan sanitasi nasional tahun depan. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono mengatakan alokasi anggaran itu, akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program sanitasi nasional. Adapun kegiatan pembangunan yang akan digarap tahun depan, menurutnya, adalah pembangunan infrastruktur air limbah terpusat di 11 kabupaten dan kota, infrastruktur air limbah onsite di 460 kawasan. Kemudian, pembangunan infrastruktur drainase di 58 kabupaten dan kota, serta pembangunan tempat pembuangan akhir di 71 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan rencana pembangunan itu, namun hanya mampu menyumbang angka 0,4% untuk mengejar target MDGs, yang idealnya capaian sebesar 2,3% pertahun untuk merealisasikan target pelayanan sanitasi 62,41% hingga 2015 mendatang. Hingga kini, layanan yang terealisasi baru 55,54%. "Sampai saat ini, setiap tahunnya kami memang baru bisa merealisasikan capaaian 0,4% setiap tahunnya, atau dibawah target. Hal tersebut karena kurangnya komitmen dari daerah untuk pelaksanaan, sementara anggaran tersedia," ujarnya di Jakarta Selasa (02/10/2012). Karena itu, lanjutnya, diperlukan kerjasama antar semua stakeholder baik dari kementerian terkait, pemerintah daerah, maupun swasta untuk mencapai target nasional itu. Budi menjelaskan program pembangunan infrastruktur sanitasi telah dilakukan sejak 2010 lalu. Selama itu, PU telah membangun infrastruktuur air limbah terpusat sistem offsite dan on site di 170 kawasan, dan infrastruktur drainase perkotaan di 84 kabupaten dan kota. Selanjutnya, infrastruktur tempat pembuangan akhir di 160 kabupaten dan kota, serta infrastruktur 3R di 133 kawasan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) sejak 2009 lalu. Saat ini, program tersebut telah diterapkan di 222 kabupaten dan kota. Sedangkan tahun depan ditargetkan ada 121 kabupaten dan kota tambahan yang akan menerapkannya.

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)